Wagub Sulut Minta 10 SKPD Pacu Realisasi Belanja

Wagub Sulut Steven Kandouw

Wagub Sulut Steven Kandouw

MANADO — Sepuluh SKPD Pemprov Sulut tercatat paling rendah realisasi belanja APBD 2016. Wagub Sulut Steven Kandouw meminta pimpinan SKPD tersebut untuk memacu pencairan dana belanja, sebab realisasi hingga akhir November masih di angka 75 persen.

“Penyerapan anggaran menggambarkan kinerja pimpinan SKPD. Jangan hanya meminta anggaran besar tapi tidak mampu membelanjakannya, padahal banyak SKPD lain yang butuh anggaran untuk program-programnya. Manajemen dan inovasinya harus kuat agar anggaran yang dialokasikan terbelanjakan sesuai rencana,” ujar Wagub saat memimpin Rapat Pimpinan Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (EPRA), Jumat (16/12), di Ruang Rapat Tumbelaka Kantor Gubernur Sulut.

10 SKPD yang masuk daftar realisasi rendah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPK-BMD), Dinas Koperasi dan UMKM, Biro Perlengkapan, Sekretariat Daerah, Dinas ESDM, Biro Umum, RS Ratumbuysang, Dinas Sosial, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, serta RS. Noongan.

Pada kesempatan tersebut Wagub menanyakan langsung kepada para kepala SKPD alasan lambatnya penyerapan anggaran, mengingat saat ini sudah memasuki masa akhir tahun anggaran 2016. Dan, para kepala SKPD tersebut menjelaskan kendala yang dihadapi, dan berjanji akan menyelesaikan tepat waktu.

Wagub juga mengingatkan kepada para Kepala SKPD untuk segera menyelesaikan pertanggungjawaban semua penggunaan anggaran tepat waktu, dan jangan sampai didapati permasalahan lagi seperti yang lalu.

“Semua harus tetap bekerja on the track, sesuai aturan. Jangan lagi ada masalah. Jika ada temuan nanti oleh BPK, harus siap bertanggung jawab,” ujar Wagub.

Karo Perlengkapan James Sela mengaku rendahnya serapan anggaran di Biro Perlengkapan karena banyak pekerjaan fisik yang mengajukan termin pembayaran nanti di awal Desember.

“Rata-rata (proyek) yang sedang dikerjakan itu mengajukan pembayaran termin terakhir dan 5 persennya nanti awal Desember. Apalagi proyek di Biro Perlengkapan banyak yang terakhir kontrak nanti 27 Desember,” kata Sela.

“Proyek di Biro Umum juga masih banyak yang dibiayai APBD Perubahan. Makanya, sampai sekarang masih proses pengadaan, dan pengajuan pembayaran nanti awal Desember,” kata Karo Umum Jimmy Ringkuangan.

“Kalau kami realisasinya besar karena sudah ada pemangkasan anggaran dalam APBD Perubahan, dan sudah mengajukan SPD (surat permintaan dana) lebih awal untuk kegiatan yang tersisa,” ujar Kadispenda Roy Tumiwa.

Sekadar diketahui dalam Rapim EPRA tersebut dijabarkan realisasi belanja tidak langsung 92,3 persen, belanja langsug 66,76 persen, dan belanja barang/jasa 66,19 persen.(ink)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply