Proyek Berbandrol 4 M di Tomohon Asal Jadi, LSM KPK: Gubernur Harus Turun Tangan

TOMOHON – Gubernur Sulut, Olly Dondokambey SE dan Wagub Steven Kandow diminta segera mengevaluasi kinerja para pejabatnya yang berada di Dinas PU Provinsi. Pasalnya sejumlah proyek yang tersebar di Kabupaten Kota kerap menimbulkan masalah atau asal jadi, apa lagi proyek tersebut di danai oleh APBN.

Proyek 1

Diduga akibat tidak adanya pengawasan pimpinan dan perencanaan yang matang, ada juga proyek yang dipaksakan. Hasilnya, sejumlah proyek APBN yang bertebaran di Sulut selalu saja menimbulkan protes dari masyarakat dan LSM sebab kwalitas pekerjaannya tidak beres dan disinyalir bermasalah.

“Namun anehnya sang kontraktor tersebut masih saja dipertahankan dan dimanfaatkan oleh Dinas terkait. Seharusnya kalau ditemukan ada perusahan yang pekerjaanya tidak beres harus diblaclist, tak hanya perusahanya saja, oknum kontraktornya pun demikian, pasalnya ada juga yang oknum kontraktornya sudah bermasalah tapi karna modusnya menggunakan perusahan lain sehingga tidak tercium ada juga yang oknum kontraktornya selalu bermasalah tapi karna feenya besar dan lancar tetap saja kebagian jata proyek, maka dari itu kami sarankan kepada Pak Gubernur dan Wagub agar secepat mungkin segera mengevaluasi semua jabatan strategis yang ada di Dinas PU Provinsi. Bahkan kami minta kalau boleh turun langsung kelapangan dan memeriksa fisik proyek yang dihasilkan oleh Dinas PU Provinsi,” tandas Ketua LSM Komunitas Pengawas Korupsi (KPK) Sulut, Bertje Rotikan.

Papan Proyek

“Lihat saja proyek asal jadi penataan bangunan dan lingkungan Provinsi Sulut, nomor: HK.02.03/spk/-kontraktor/pb/47/2016 yang dikerjakan oleh PT Tolin Tembon Jaya. Nilai kontraknya sangat fantastis, 4.400.000.000,00 kami dapati proyek ini tidak sesuai dengan bestek, pasalnya drainase yang dibuat tidak digali dan langsung dicor begitu saja, kami minta proyek ini harus dihentikan dan dilidik oleh Kajati,” ujar Rotikan.

Proyek 2

Menurutnya, proyek ini terbagi dalam beberapa tempat yaitu; Kakaskasen, Paslaten, Kolongan dan dibeberapa tempat lainnya, pekerjaanya asal jadi dan perencanaanya asal-asalan.

“Ini contoh yang harus dilihat oleh bapak Gubernur dan Wagub bahwa masih ada saja perusahan nakal yang hanya ingin meraup untung dari APBN, tanpa peduli dengan aturan-aturan yang berlaku,” tandasnya.

Sejauh ini pihak kontarktor maupun Dinas PU Provinsi belum dapat dikonfirmasi. (adn)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply