Pembayaran Lahan Tol Diambil Alih APBN

Akses masuk jalan tol Manado-Bitung yang sedang dikerjakan.

Akses masuk jalan tol Manado-Bitung yang sedang dikerjakan.

MANADO — Polemik penutupan akses masuk proyek Jalan Tol Manado-Bitung di Ring Road I sudah tembus Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pembebasan lahan sisa sebanyak empat bidang—yang ditutup—itu pun akhirnya diambil alih pemerintah pusat lewat pembiayaan APBN.

“Karena akan dibayar lewat APBN, maka nanti ada tim appraisal (Penilai) yang menilai berapa harga lahan tersebut. Tim ini independen,” ujar PPK Manado-Bitung Satker Inventarisasi dan Pengadaan Lahan Kementerian PUPR, GHP Kowaas.

Tim ini, katanya, bekerja sesuai aturan UU 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Perpres 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaaan Tanah.

Tim appraisal ini, katanya, merupakan personil yang profesional di bidang pengadaan tanah yang pemilihannya lewat lelang terbuka, sama seperti lelang konsultan proyek. “Prosesnya sampai pada pembayaran tanah mungkin satu bulan lebih,” jelas Kowaas.

Dia juga membenarkan empat bidang lahan yang dimiliki tiga orang itu memang belum terbayar lewat APBD Provinsi. “Untuk tahap pertama tinggal tiga pemilik itu. Yang lain, di bagian dalam sudah terbayarkan seluruhnya, sejak 2012,” ujar Kowaas.

Dijelaskan juga belum terbayarnya empat bidang lahan itu karena pemilik tidak sepakat dengan harga yang ditawarkan panitia pertama (pembiayaan lewat APBD Provinsi) senilai Rp200 ribu per M2. Pemilik meminta harga dinaikkan hingga Rp800 ribu per M2, tapi panitia mengajukan angka Rp400 ribu per M2.

“Karena belum ada kata sepakat makanya belum dibayarkan hingga saat ini. Tapi, akhirnya diambil alih APBN namun prosesnya melalui tim appraisal. Urusan negosiasinya dengan tim appraisal, dan pemerintah hanya membayar,” jelasnya.

Dan, tambahnya, apabila tidak ada juga kata sepakat dengan tim appraisal, dananya dititip di Pengadilan. “Dan apabila pula ada banding dari pemilik, maka Pengadilan yang akan menghadapinya, bukan lagi pemerintah. Aturannya demikian,” ujar Kowaas.(ism)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply